Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan dukungan khusus kepada nelayan kecil dalam penerapan Vessel Monitoring System (VMS). Dia mengusulkan realokasi sebagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor perikanan untuk membantu nelayan, terutama menjelang Lebaran. Alex menilai bahwa kebijakan VMS telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan negara dan menyarankan agar sebagian hasil tersebut digunakan untuk membantu nelayan kecil memperoleh perangkat VMS.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Alex mengusulkan agar sebagian PNBP yang terkumpul sepanjang 2025 digunakan untuk membantu nelayan kecil. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri KP. Alex menjelaskan bahwa VMS adalah sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang berfungsi untuk memantau posisi dan aktivitas kapal secara langsung.
VMS juga dianggap dapat meningkatkan aspek keselamatan melalui peringatan dini, mendorong efisiensi operasional, dan memastikan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan prinsip perikanan berkelanjutan. Sebanyak 8.893 kapal telah terpasang VMS dari total 13.313 kapal berizin pusat hingga April 2025. Alex juga mengapresiasi komitmen Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha perikanan yang telah memasang VMS.
Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memproyeksikan produksi perikanan nasional pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 3,57 juta ton, dengan produksi perikanan budidaya sekitar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton. Dengan semakin luasnya penggunaan VMS, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan tangkap.
