Presiden Prabowo Subianto perlu memperkuat fungsi para menteri koordinator agar pelaksanaan kebijakan dan program strategis pemerintah tidak hanya bergantung pada satu figur saja. Menurut pengamat politik Andi Yusran, masih ada sejumlah menteri koordinator yang belum optimal dalam melaksanakan peran mereka sebagai penghubung dan pengendali kebijakan lintas kementerian. Hal ini dapat membuat Presiden terlalu banyak menanggung beban kerja sendirian.
Andi Yusran menekankan pentingnya aktifasi peran menteri koordinator untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan strategis. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menko, terutama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, juga sangat diperlukan. Penguatan peran menko dianggap akan membantu Presiden dalam menghadapi tantangan besar baik di dalam negeri maupun tingkat global.
Pada tahun 2026, terdapat sejumlah agenda penting yang membutuhkan perhatian penuh. Mulai dari normalisasi skema transfer dana ke daerah untuk menjaga stabilitas fiskal, perbaikan kualitas demokrasi, hingga pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Andi menegaskan bahwa Presiden tidak bisa bekerja sendirian, melainkan butuh dukungan penuh dari menteri koordinator yang solid, progresif, dan mampu menjadi motor utama koordinasi pemerintahan.
