Setelah proyek “rehabilitasi megah” 19 gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp50,3 miliar memicu kehebohan, sorotan kini beralih ke rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Anggaran pemeliharaannya disoroti karena dianggap tidak masuk akal dan terus menguras uang pajak rakyat. Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, pemeliharaan rutin rumah dinas tersebut telah menjadi “ritual tahunan” yang memakan banyak anggaran. Pada tahun 2025, anggaran pemeliharaan mencapai Rp135,8 juta, namun pada tahun 2026 melonjak drastis menjadi Rp722,2 juta, menunjukkan kenaikan sebesar Rp586,4 juta dalam satu tahun.
Uchok menyatakan bahwa lonjakan anggaran yang begitu tinggi tidak sesuai dengan pemeliharaan rutin yang seharusnya stabil. Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut patut dipertanyakan dan dicurigai. Ia juga menyoroti ketidakhadiran prioritas kebutuhan masyarakat oleh para legislator DKI Jakarta, yang lebih memilih mengalokasikan dana untuk pemeliharaan rumah dinas daripada memperbaiki infrastruktur jalan, fasilitas sekolah, atau layanan publik yang masih kurang memadai.
CBA secara tegas meminta Kejaksaan Agung untuk turun tangan dan menyelidiki secara menyeluruh terkait anggaran pemeliharaan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta. Uchok menegaskan bahwa masyarakat Jakarta sudah merasa terbebani dengan pajak yang tinggi dan mereka juga layak untuk mendapatkan manfaat dari uang pajak yang mereka bayarkan. Kesimpulannya, anggaran pemeliharaan yang fantastis untuk rumah dinas seorang pejabat seharusnya tidak menjadi prioritas utama, melainkan mengalokasikan dana untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat luas.
