Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan lingkungan, menyebabkan banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengapresiasi keputusan Presiden ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup dan hutan. Daniel menegaskan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan merugikan masyarakat, seperti banjir, longsor, dan rusaknya sumber penghidupan.
Selain mencabut izin, Daniel menekankan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan, tidak hanya di Sumatera tetapi juga di seluruh Indonesia. Namun, penting untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dengan menyampaikan dasar hukum, jenis pelanggaran, dan identitas perusahaan yang izinnya dicabut. Langkah ini harus diikuti dengan penegakan hukum lanjutan, pemulihan kawasan hutan, dan perbaikan sistem pengawasan perizinan ke depan.
Transparansi dan kepastian hukum yang jelas diharapkan dapat memperkuat tata kelola kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Daniel juga meminta pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap izin usaha, terutama di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, agar kejadian serupa tidak terulang. Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
