Dugaan pemerasan yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Thamrin, mendapat kecaman tajam dari berbagai pihak. Tindakan Thamrin yang diduga meminta biaya umrah kepada sejumlah kepala dinas untuk anggota dewan disoroti oleh Wakil Ketua PMII Jakarta Timur, Fikri Fakhruddin, sebagai perilaku yang merusak marwah lembaga legislatif. Fikri menegaskan bahwa integritas menjadi hal utama bagi anggota DPRD DKI, dan tindakan Thamrin dinilai sebagai penyalahgunaan jabatan yang tidak sehat.
Adanya relasi kuasa yang tidak sehat antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah menurut Fikri, mengindikasikan praktik pemerasan yang dijalankan Thamrin. Karena itu, desakan untuk tindakan tegas terhadap Thamrin disampaikan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Fikri juga mendorong KPK untuk turun tangan dalam menyelidiki kasus ini secara mendalam agar praktik serupa tidak terulang.
Dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap DPRD DKI Jakarta dan memperkuat pemberantasan korupsi di daerah, Fikri menegaskan perlunya pengusutan kasus secara transparan. Di samping itu, dugaan pemerasan Thamrin juga menjadi topik perbincangan di media sosial. Beredar video yang menunjukkan Thamrin meminta pembiayaan umrah kepada kepala dinas melalui perusahaan travel umrah miliknya sendiri, PT Hilal Al-Khair, dengan ancaman mutasi bagi yang menolak. Video tersebut juga mengindikasikan ketakutan kepala dinas untuk melaporkan hal tersebut karena khawatir kehilangan jabatan. Fikri meminta DPW PKS DKI Jakarta untuk memberikan sanksi tegas atas kasus ini dan mencopot Thamrin dari anggota DPRD DKI Jakarta.
