Pada Kamis, 8 Januari 2026, di Jakarta, ribuan pekerja dari DKI Jakarta dan Jawa Barat bersiap untuk melakukan demonstrasi besar di depan Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penetapan upah minimum oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dianggap tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi terkait pengupahan. Said Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa ini merupakan langkah terakhir setelah aspirasi buruh tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah daerah. Dalam demonstrasi tersebut, buruh membawa dua tuntutan utama terkait revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta. Mereka juga menuntut agar Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK di Jawa Barat dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Keputusan tersebut dituduh melanggar regulasi yang ada, sehingga buruh merasa perlu untuk menyuarakan permasalahan ini secara langsung kepada Presiden. Aksi ini diharapkan menjadi panggilan percepatan dalam mencapai keadilan upah bagi buruh di Indonesia.
Protes Ribuan Buruh di Istana: Kebijakan Upah Minimum Dipertanyakan
