Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan perubahan status Perum Bulog menjadi sebuah badan khusus di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto. Rencana restrukturisasi ini masih dalam tahap pembahasan dengan DPR RI, terutama di Komisi IV, tanpa keputusan final yang dihasilkan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa proses pembahasan masih berlangsung dan membutuhkan waktu sebelum ada kepastian resmi dari parlemen. Dia meminta publik untuk bersabar menunggu hasil akhir dari rangkaian rapat yang tengah berlangsung.
Menurut Rizal, usulan untuk menjadikan Bulog sebagai badan pemerintah sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Dengan status baru tersebut, diharapkan peran Bulog tidak hanya terbatas pada pengelolaan beras dan jagung, tetapi lebih luas dan strategis.
Rizal juga menegaskan bahwa segala keputusan terkait perubahan struktur atau fungsi lembaga berada di tangan DPR. Bulog akan tunduk pada keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan dan siap menjalankan tugas sesuai arahan pemerintah maupun DPR.
Dengan harapan untuk memiliki peran yang lebih strategis dalam mengelola kebutuhan pangan nasional, Bulog siap menerima perubahan statusnya sesuai dengan keputusan yang diambil oleh DPR RI, terutama Komisi IV dan Komisi VI.
