Pembangunan jembatan darurat di beberapa wilayah terdampak bencana di Sumatera masih bergantung pada dana swadaya, menurut rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR. KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa TNI masih terbatas dalam dukungan anggaran dari pemerintah untuk mobilisasi peralatan dan pembangunan jembatan darurat. Said Abdullah dari Banggar DPR menyoroti perlunya koordinasi yang lebih cepat dan efektif antar kementerian dan lembaga terkait anggaran. Dia menekankan peran Kementerian Keuangan dan BNPB dalam merumuskan skema pendanaan yang responsif namun tetap berhati-hati. Menurutnya, pemerintah masih memiliki dana yang cukup dalam APBN 2025 untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera. Said juga berpendapat bahwa kerja swadaya TNI mencerminkan kelemahan koordinasi, terutama dari BNPB. Dia menekankan pentingnya BNPB untuk lebih proaktif dalam mengajukan kebutuhan anggaran agar jembatan darurat yang penting untuk pemulihan akses masyarakat dapat segera dibangun.
Peran BNPB dan Kemenkeu dalam Pendanaan Jembatan Darurat: Sorotan DPR
