Jakarta – Kasus pemanggilan dan pemeriksaan Lia Winarso telah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pemanggilan tersebut terjadi setelah Lia Winarso menulis kalimat singkat yang bertanya, “Tumpang Pitu gimana Bu Ipuk?” pada 9 Desember 2025 lalu. Dinas Pendidikan Banyuwangi dilaporkan memeriksa Lia atas perintah langsung dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Center for Budget Analysis (CBA).
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menganggap kasus Lia Winarso sebagai bentuk kejengkelan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap kritik, terutama terkait isu sensitif Tambang Emas Tumpang Pitu. Menurut Uchok, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mungkin memprioritaskan hubungan baik dengan PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) daripada menerima kritik, sehingga menjadikan isu Tambang Emas Tumpang Pitu sebagai topik “tabu”.
Uchok Sky juga menyoroti kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Meskipun saham tersebut didapat tanpa pembelian tunai, melainkan melalui pemotongan dividen setiap tahunnya, Pemkab Banyuwangi memiliki sekitar 3,977 persen saham perusahaan. Uchok juga mengingatkan bahwa sebelumnya CBA telah mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyelidiki dugaan kejanggalan pengadaan laptop di Sekretariat Daerah Banyuwangi pada tahun anggaran 2024-2025.
Kasus Lia Winarso dianggap sebagai simbol berkurangnya ruang untuk kritik di Banyuwangi, terutama jika kritik tersebut mencuatkan isu ekonomi dan kekuasaan daerah. Melalui fakta-fakta ini, CBA menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
