Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai memiliki potensi memberi keuntungan politik signifikan bagi partai-partai tertentu. Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, mengatakan sistem tersebut cenderung menguntungkan partai penguasa dan partai dengan dominasi kursi di parlemen daerah. Menurut Nurul, partai yang paling diuntungkan dari pilkada tidak langsung adalah Gerindra, karena posisinya sebagai partai utama pendukung pemerintahan memberi daya tawar yang kuat dalam keputusan politik daerah.
Selain Gerindra, Partai Golkar juga memiliki kepentingan besar terhadap perubahan sistem pilkada tersebut. Selama ini, Golkar aktif mendukung gagasan pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena dukungan jaringan politik dan ekonomi yang solid di daerah dan nasional.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga dinilai memiliki kekuatan kursi yang signifikan di berbagai DPRD, sehingga mereka berada dalam posisi strategis jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat. Dalam dinamika politik belakangan ini, pertemuan elite empat partai memiliki makna yang jelas, terutama terkait dengan skema pilkada melalui DPRD yang didorong oleh keempat partai tersebut.
Menurut Nurul, keempat partai tersebut sudah cukup untuk menguasai forum pengambilan keputusan politik tanpa melibatkan partai lain. Pertemuan pimpinan partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci dari Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Tidak ada perwakilan dari Partai Demokrat dalam pertemuan tersebut, yang memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat mengenai perbedaan pandangan internal koalisi pemerintah mengenai rencana pengembalian pilkada melalui DPRD yang masih menjadi perdebatan luas.
