Kerja sama antara pengelola Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Ports dari Hong Kong masih berlanjut meskipun DPR merekomendasikan pembatalannya satu dekade yang lalu. Audit negara mengungkap potensi kerugian negara sebesar Rp4,08 triliun akibat kerja sama ini. Pengurus Perkumpulan Pensiunan JICT, Ermanto Usman, menilai rekomendasi dari Pansus Angket Pelindo II tahun 2015 telah diabaikan dengan sistematis. Meskipun DPR telah meminta keterangan dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah dan swasta, kontrak kerja sama JICT dengan Hutchison Ports tetap berlangsung tanpa perubahan.
Selain temuan internal, Pansus Angket Pelindo II juga meminta BPK melakukan audit investigatif sebelum merekomendasikan pembatalan kerja sama tersebut. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi pembatalan tersebut. Berdasarkan perhitungan Pansus Angket, jika kerja sama JICT dengan Hutchison tidak diperpanjang, negara berpotensi mendapatkan tambahan keuntungan sebesar Rp17 triliun hingga Rp25 triliun. Namun, kontrak tersebut tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian direksi di Pelindo II dan perubahan pimpinan di Kementerian BUMN.
Menurut Ermanto, kondisi ini mencerminkan adanya kekuatan di luar mekanisme pengambilan keputusan resmi negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada kekuatan yang berpengaruh dalam kebijakan yang dilakukan di atas keputusan resmi pemerintah.
