Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bahwa penanganan banjir di Aceh Tamiang telah dilakukan sesuai prosedur, meskipun Gubernur Aceh menuduh adanya keterlambatan. Evakuasi awal merupakan tanggung jawab BPBD kabupaten atau kota yang bekerja sama dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi. Akses darat ke Aceh Tamiang sudah terbuka sejak 6 Desember 2025, memungkinkan distribusi logistik melalui Langkat dan Sumatera Utara. Letjen TNI Suharyanto dari BNPB turun langsung ke lokasi untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu pembersihan lumpur bersama tim gabungan.
Perihal perahu karet bocor yang merupakan hibah lama untuk BPBD daerah, BNPB menegaskan bahwa pemeliharaan dan perawatan aset tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan BNPB. Perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor melibatkan aset milik BPBD Aceh Tamiang. Di lapangan, Ditpolairud Polda Aceh juga menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah-wilayah terisolasi seperti Bireuen.
Distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah yang sulit dijangkau, termasuk Aceh Tengah yang memerlukan dropping bantuan dengan helikopter. Berbeda dengan Aceh Tamiang yang kini bisa dijangkau melalui jalur darat.
