Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan komitmennya dalam mengawal proses evaluasi terhadap tujuh perusahaan yang dicurigai berperan dalam memicu atau memperburuk bencana di wilayah Sumatera. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pemerintah dan semua pihak terkait saat ini masih berfokus pada penyelamatan warga terdampak dan pemulihan situasi darurat sebelum memasuki tahap evaluasi dan penindakan terhadap perusahaan yang terlibat dalam bencana tersebut.
Meskipun begitu, Puan menekankan bahwa prioritas saat ini adalah pada penanganan darurat dan bantuan kepada korban. Setelah situasi darurat teratasi, pemerintah akan melanjutkan langkah evaluasi dan penindakan terhadap korporasi yang terlibat. DPR juga akan ikut mengawal proses tersebut, namun fokus utama tetap pada korban dan wilayah yang membutuhkan bantuan.
Puan menyebut bahwa masa tanggap darurat masih berlangsung, dengan sejumlah wilayah yang sulit dijangkau, sebagian korban masih belum ditemukan, dan distribusi bantuan terus dipercepat. Koordinasi antara DPR dan pemerintah kini difokuskan pada evakuasi cepat dan penyaluran bantuan, sementara rencana rehabilitasi dan rekonstruksi akan menjadi fokus setelah masa darurat berakhir.
Dengan kondisi alam yang masih dinamis, perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan masyarakat akan menjadi prioritas berikutnya. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan proses evaluasi, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga terdampak.
