Komisi IV DPR menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan. Hal ini bertujuan agar implementasi program ini dapat benar-benar mencakup peternak kecil secara adil. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyoroti perlunya penyempurnaan tata kelola program ini dimulai dari pendataan yang akurat dan tepat sasaran. Alex mengatakan bahwa proses pendataan harus dilakukan dengan mudah, cepat, transparan, dan efisien, serta menggunakan teknologi informasi agar tidak memakan biaya besar.
Usulan pembaruan ini muncul setelah adanya laporan dari peternak kecil di Makassar, Sulawesi Selatan, yang merasa tidak mendapatkan bantuan dari SPHP Jagung Pakan sejak program tersebut diluncurkan oleh pemerintah. Alex mendampingi Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan dan mendengarkan langsung keluhan para peternak.
Alex menyarankan pendataan partisipatif berbasis teknologi, seperti penggunaan Google Form, sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Data yang masuk melalui Google Form akan diverifikasi oleh petugas pendata, dan jika memenuhi persyaratan, peternak tersebut akan langsung dimasukkan ke daftar penerima manfaat SPHP Jagung Pakan.
Dengan tahun anggaran 2026 semakin dekat, Alex meminta Kementerian Pertanian untuk segera menyiapkan sistem tersebut dan mengumumkannya kepada publik. Dengan data yang akurat, program SPHP Jagung Pakan diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan hasil sesuai target yang telah ditetapkan.
