Latihan gabungan skala besar yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali digelar di wilayah Bangka Belitung pada Rabu (19/11/2025). Sekitar 68 ribu anggota TNI dari tiga angkatan – Angkatan Darat, Laut, dan Udara – dikerahkan dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025, yang juga berlangsung hampir bersamaan di Morowali. Pengerahan kekuatan ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam dan menanggapi secara tegas instruksi Presiden Prabowo untuk mengamankan aset-aset strategis negara dari ancaman penambangan ilegal yang kian marak.
Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan keprihatinannya terhadap keberadaan kurang lebih 1.000 titik tambang timah tanpa izin di Bangka Belitung. Praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara akibat hilangnya hingga 80 persen produksi timah nasional, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.
Menurut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, latihan militer kali ini bukan sebatas unjuk kekuatan alat utama sistem persenjataan, tetapi menjadi wujud nyata penegakan kedaulatan negara. Dalam pengawasan di Desa Mabat, Bangka, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan aparat negara dalam menegakkan hukum serta menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang vital bagi masa depan bangsa.
Penerapan Doktrin OMSP
Selain menunjukan kesiapan tempur, latihan gabungan TNI juga berfungsi sebagai ujian bagi doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama Menteri ESDM, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP hadir langsung untuk menilai efektivitas pengamanan objek vital nasional dari ancaman para pelaku penambangan liar. Dalam penjelasannya, Panglima TNI menegaskan bahwa melindungi kekayaan alam kini telah sejajar pentingnya dengan mempertahankan integritas wilayah negara.
Penambang ilegal di wilayah Bangka Belitung dan Morowali selama ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Latihan yang digelar bertujuan untuk memberi perlindungan ekstra terhadap aset-aset tersebut agar tidak terus-menerus dieksploitasi secara sembarangan.
Dalam rangka memperkuat pengawasan, Presiden menegaskan perintah kepada TNI untuk menutup semua jalur keluar masuk barang tambang ilegal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Dengan pengawasan ketat, pemerintah menargetkan agar seluruh pergerakan hasil tambang dapat dipantau dan dikendalikan secara terukur. “Negara harus menguasai sepenuhnya arus keluar masuk sumber daya alam,” tegas Presiden Prabowo.
Aksi Simulasi di Lapangan
Sebagai bagian dari latihan, digelar demonstrasi Serangan Udara Langsung (SUL) dengan mengerahkan tiga jet tempur F-16 dari Wing Udara 31. Setelah itu, dilakukan juga penerjunan taktis ratusan prajurit Batalyon 501/Bajra Yudha Kostrad ke titik sasaran.
TNI AL mempraktikkan simulasi penangkapan ponton di perairan, melibatkan dua kapal perang KRI, sekaligus pasukan Koopssus TNI meluncurkan aksi perebutan kilat terhadap lokasi galian pasir ilegal. Seluruh rangkaian latihan diawasi langsung oleh Menhan dan Panglima TNI yang juga meninjau hasil penangkapan ponton hasil penambangan ilegal di Dermaga Belinyu, serta mengunjungi lokasi galian pasir di Dusun Nadi.
Langkah besar ini memperlihatkan bahwa dalam situasi modern, perlindungan sumber daya alam tidak lagi sekadar masalah hukum, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari misi mempertahankan kedaulatan. Penempatan latihan di Bangka Belitung membawa alasan strategis: letak geografi yang penting dan kekayaan komoditas yang vital bagi ekonomi nasional menuntut perlindungan maksimal agar tidak dikuasai pihak-pihak tak bertanggung jawab.
Diharapkan, kehadiran dan kesiapsiagaan TNI dapat memperkuat upaya pemerintah memulihkan serta mengamankan aset negara, sekaligus memastikan bahwa kedaulatan benar-benar berada di tangan bangsa sendiri.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
