Mulyadi, anggota DPR RI, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meninjau ulang kebijakan penyegelan usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak besar pada perekonomian lokal dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Puncak dikenal sebagai daerah ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa, sehingga penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang hidup dari aktivitas pariwisata.
Mulyadi telah melaporkan kondisi ini kepada pimpinan DPR, Komisi, dan pihak Istana, serta berkomunikasi dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan dapat ditinjau kembali. Mulyadi menekankan pentingnya pemerintah bersikap adil terhadap pelaku usaha yang memiliki izin resmi dan memberikan pembinaan kepada mereka. Namun, bagi yang melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum harus tetap dilakukan.
Kawasan Puncak dianggap sebagai ikon wisata nasional yang harus dijaga bersama, dengan memperhatikan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Mulyadi membuka posko untuk menampung aspirasi masyarakat demi mencegah situasi semakin memanas. Dia juga mendukung investasi yang dapat menggerakkan ekonomi daerah, asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak merusak lingkungan. Mulyadi menekankan pentingnya mendukung investasi yang dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah, serta mengapresiasi pemerintah yang menertibkan pelanggaran.
