Pemerintah Perlu Mengatur Pagar Pembatas Etanol untuk Kebutuhan Industri, Menurut A. I. Lukman
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengemukakan pandangannya bahwa pemerintah perlu membuat pagar pembatas etanol untuk memenuhi kebutuhan industri dan energi secara jelas. Dengan pemisahan pasar yang tegas, menurut Alex, pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo terkait ekonomi hijau akan menjadi lebih terukur.
Alex menegaskan bahwa langkah menutup impor etanol untuk kebutuhan industri adalah langkah yang tepat. Hal ini karena kebutuhan tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh pengusaha dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan dalam tanggapan tertulis Alex terhadap rencana penerbitan larangan terbatas (Lartas) impor etanol yang diumumkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, setelah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo menginstruksikan larangan impor etanol pada Jumat (19/9/2025) sebagai tanggapan terhadap penurunan harga tetes tebu yang sebelumnya stabil sekitar Rp2.000 per kilogram menjadi Rp900 per kilogram, akibat dibukanya keran impor etanol. Meskipun demikian, Alex mengungkapkan bahwa Indonesia masih belum memiliki teknologi untuk memasok kebutuhan energi baru terbarukan (EBT), sehingga larangan terbatas pada impor etanol untuk energi tidak perlu diterapkan.
Alex menekankan bahwa dengan membagi pasar etanol menjadi dua segmen, yakni industri dan energi, niat pemerintah untuk melindungi rantai kepentingan terkait gula tebu, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, dapat lebih mudah terwujud. Alex juga percaya bahwa pasokan etanol untuk kebutuhan industri dapat terpenuhi berkat melimpahnya sumber bahan baku lokal seperti tebu, singkong, jagung, dan ubi jalar.
Selain itu, Alex berharap bahwa larangan impor etanol untuk industri akan direspons cepat oleh pemerintah, sebagaimana respons cepat terhadap larangan impor gula rafinasi yang positifnya telah terlihat dalam industri gula domestik. Konsep ekonomi hijau, menurut Alex, adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi sambil meminimalkan kerusakan lingkungan melalui investasi rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial yang luas.
