Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet Presiden Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik karena kebijakannya yang berdampak pada kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dan ancaman pemutusan kerja karyawan. Jaringan SPBU asing seperti Shell, Vivo, dan BP mengalami kesulitan dalam menyediakan BBM jenis Ron 92, 95, dan 98 akibat kebijakan Kementerian ESDM yang membatasi impor BBM. Sebagai akibatnya, sejumlah SPBU swasta mengalami sepi pengunjung karena kehabisan stok BBM dan terpaksa beralih ke penjualan produk lain seperti kopi dan pelumas.
Selain kebijakan BBM, Bahlil telah terlibat dalam sejumlah kontroversi lainnya. Di antaranya adalah larangan penjualan gas LPG 3 Kg secara eceran yang berujung pada antrean panjang dan meninggalnya seorang warga. Kontroversi juga terjadi terkait tambang di Raja Ampat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, serta polemik terkait gelar doktor yang diraih oleh Bahlil dari Universitas Indonesia dalam waktu yang singkat dan dianggap menjiplak. Selain itu, pernyataan Bahlil yang menyebut adanya “Raja Jawa” dalam pidatonya saat memimpin Partai Golkar juga menimbulkan kegaduhan di internal partai dan publik.
