Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp3,53 triliun lebih. Anggaran ini fokus pada penguatan tata kelola internal KPU dari pusat hingga tingkat daerah. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, mengumumkan anggaran tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR. Dari total anggaran, sekitar 97,53 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen senilai Rp3,45 triliun, sedangkan sisanya, sekitar 2,47 persen, diperuntukkan untuk program penyelenggaraan pemilu.
Dalam rincian belanja manajemen, anggaran terbesar disiapkan untuk pengelolaan keuangan sebesar Rp2,2 triliun. Selain itu, terdapat alokasi untuk kebutuhan operasional kantor, sarana-prasarana, perencanaan dan organisasi, serta pengelolaan sumber daya manusia. KPU juga menganggarkan dana untuk fungsi pengawasan internal, pengadaan barang dan aset negara, pengelolaan data dan informasi, pengembangan SDM, memperkuat sistem informasi pemilu, serta program pemutakhiran daftar pemilih.
Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu mencakup pengelolaan dan dokumentasi logistik, penguatan regulasi, fungsi humas, pendidikan pemilih, teknis penyelenggaraan pemilihan, dan pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan. Keseluruhan anggaran ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan umum yang akan datang.
