Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengambil langkah cepat dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi mengenai evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. Ini membuat Jabar menjadi provinsi pertama yang resmi menyerahkan hasil evaluasi tersebut. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyampaikan kesiapan evaluasi tunjangan perumahan dan menilai hal tersebut sangat relevan dengan dinamika publik yang sedang berlangsung.
Selain itu, evaluasi tunjangan dewan juga sejalan dengan proses pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang saat ini sedang dalam tahap penilaian di Kemendagri. Menurut Iswara, kementerian akan segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dan evaluasi tunjangan perumahan akan berlaku secara nasional untuk seluruh DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
DPRD Jawa Barat berkomitmen penuh mendukung evaluasi tunjangan rumah bagi anggota dewan. Iswara menekankan bahwa fasilitas tersebut terkait dengan belanja APBD, sehingga evaluasinya menjadi penuh wewenang Kemendagri. Proses evaluasi ini menunggu laporan dari tiap daerah, dan Jabar siap menjalani seluruh prosedur yang diperlukan. Evaluasi tunjangan rumah anggota dewan dianggap penting karena terkait dengan anggaran daerah, sehingga pihak kementerian akan menilai hasil evaluasi tersebut dan DPRD Jabar siap menindaklanjuti arahan yang diberikan.
