Posisi Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dipertanyakan setelah kegagalan partai tersebut lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Banyak pihak menganggap bahwa kepemimpinan Mardiono tidak layak untuk melanjutkan kepemimpinan partai berlambang Ka’bah tersebut. Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), menegaskan bahwa kepemimpinan Mardiono terbukti tidak efektif. Menurutnya, kegagalan PPP mendapatkan kursi di DPR terjadi saat Mardiono menjabat sebagai Plt Ketum, dan risiko kegagalan serupa bisa terulang jika ia diberikan kesempatan kedua. Saiful juga menekankan bahwa tantangan politik di 2029 akan lebih berat, terutama setelah PPP kehilangan representasi di parlemen.
Mardiono sendiri mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk terus menjabat, namun ia membuka peluang jika mayoritas kader masih menginginkannya. Di sisi lain, desakan untuk pergantian pemimpin di PPP sudah terjadi sejak partai gagal mencapai ambang batas parlemen 4 persen. Sejumlah pengurus wilayah, tokoh, dan kiai sedang mencari figur alternatif yang dianggap mampu mengembalikan PPP ke Senayan. Selain itu, Mardiono juga menyatakan siap meninggalkan jabatannya jika mayoritas kader tidak mendukungnya. Semua ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Mardiono di PPP saat ini tengah dalam sorotan dan dipertanyakan oleh berbagai pihak.
