Mayoritas anggota DPR RI memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang diyakini akan berdampak pada kelanjutan pembahasan RUU Perampasan Aset. Benny Kabur Harman, anggota Komisi III DPR, menyatakan bahwa sikap DPR selaras dengan arah politik presiden. Menurutnya, hampir semua fraksi memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo, sehingga kemungkinan besar RUU ini akan disetujui oleh parlemen. Benny menegaskan pentingnya dorongan dari kepala negara untuk segera membahas regulasi yang sangat dinantikan tersebut, dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
RUU Perampasan Aset merupakan prioritas dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi, sesuai dengan agenda besar bangsa. Meskipun demikian, Benny mengekspresikan keraguannya terkait pelaksanaan teknis di lapangan, terutama terkait lemahnya eksekusi penegakan hukum. RUU ini bukan isu baru, namun telah lama tertunda sejak masuk dalam Program Legislasi Nasional pada tahun 2008. Usulan pertama kali diajukan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.
