Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memberantas peredaran konten disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) di media sosial. Menurutnya, dunia digital di Indonesia masih dipenuhi konten bermuatan negatif yang dapat memicu konflik. Oleh mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi di ruang digital yang dianggapnya tidak sehat, dengan adanya provokasi, adu domba, intimidasi, dan penggiringan opini palsu. Solusinya menurutnya adalah dengan adanya pembatasan yang harus diterapkan atas konten-konten tersebut.
Oleh juga memberikan contoh kebijakan pemerintah Tiongkok yang mewajibkan pengguna media sosial menggunakan identitas asli saat membuat akun. Ia berpendapat bahwa Indonesia perlu mengadopsi aturan serupa, dengan batasan akun yang harus memiliki identitas yang jelas. Selain itu, ia mengusulkan larangan untuk penggunaan akun anonim atau “second account” tanpa identitas yang jelas sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam ruang digital. Menurutnya, penerapan Undang-Undang ITE akan sulit dilakukan jika tidak ada penertiban terhadap akun-akun palsu yang banyak dipergunakan untuk menyebarkan konten negatif.
Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyatakan bahwa fenomena DFK memiliki potensi merusak kualitas demokrasi. Ia menyoroti bahwa narasi palsu dapat mengganggu aspirasi publik dan menyebabkan distorsi opini masyarakat. Komdigi telah berkoordinasi dengan sejumlah platform media sosial besar untuk mengatasi masalah ini, termasuk TikTok dan Meta. Upaya untuk memperketat pengawasan terhadap konten negatif di media sosial diyakini dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga ruang digital agar lebih beradab.
