Setya Novanto, mantan terpidana kasus korupsi e-KTP, kemungkinan kecil untuk kembali masuk ke jajaran kepengurusan DPP Partai Golkar, menurut Wakil Ketua Umum partai tersebut, Ahmad Doli Kurnia. Meskipun Setnov pernah menjabat sebagai ketua umum, jika dia kembali aktif, posisinya lebih mungkin berada di dewan pembina atau dewan kehormatan partai. Doli menegaskan bahwa Golkar belum pernah mencabut keanggotaan Setnov, meskipun dia tersandung dalam kasus besar. Jadi, tidak ada larangan secara aturan jika Setnov ingin kembali ke struktur partai, asalkan dibutuhkan dan disetujui pimpinan.
Setnov baru-baru ini mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Setnov, dan masa hukumannya dipangkas dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Putusan PK tersebut dibacakan pada 4 Juni 2025 oleh majelis hakim yang diketuai oleh Surya Jaya. Karena itu, kemungkinan Setnov kembali ke struktur partai Golkar masih menjadi sorotan dan menimbulkan tanda tanya bagi banyak pihak. Kesempatan itu tergantung pada keputusan dan persetujuan pimpinan partai.
