Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memilih kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal, yang menuai kritik tajam dari para pengamat politik. Keputusan ini dipandang dapat merusak citra partai, terutama terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi. Menurut pengamat politik Trubus Rahadiansyah, meskipun Hasto telah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, hal ini tidak menghapus perbuatannya yang terkait dengan tindak pidana.
Trubus menyatakan, “Pengangkatan kembali Hasto seolah-olah mencemari citra PDIP. Pemberian amnesti seolah-olah memberi legitimasi bahwa Hasto benar-benar terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini memperkuat kesan bahwa PDIP tidak serius dalam menjalankan agenda antikorupsi.” Dia juga menegaskan bahwa keputusan Megawati Soekarnoputri untuk mempertahankan Hasto dapat berdampak signifikan pada elektabilitas partai di masa mendatang.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, juga menyatakan pendapat serupa, bahwa status Hasto sebagai pelaku tindak pidana korupsi tetap berlaku meskipun menerima amnesti. Menurutnya, putusan Pengadilan Tipikor yang menyatakan Hasto bersalah dalam kasus suap untuk mengatur posisi Harun Masiku sebagai anggota DPR tetap berlaku. Proses hukum telah berjalan dan status tersebut tetap melekat pada dirinya.
