Pada hari Minggu, 10 Agustus 2025, pukul 22:20 WIB, Ketua Dewan Pakar Asprindo, Didin S Damanhuri, mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia dianggap sebagai negara ketiga dengan demokrasi politik, capaian ini tidak berdampak pada kondisi ekonomi. Sejak tahun 2004, capaian demokrasi politik meliputi pilpres langsung, otonomi daerah, pilkada, hingga pilkada serentak. Didin menyoroti bahwa demokrasi seharusnya tidak hanya politik, tetapi juga ekonomi, namun dalam paska reformasi, belum terjadi korelasi antara demokrasi politik dan kondisi ekonomi.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah, terutama di era Jokowi, yang banyak mengeluarkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur namun belum memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai rata-rata 5 persen di era Jokowi lebih banyak diakumulasi oleh kelompok kecil dan oligarki bisnis. Penerapan UU Politik dan UU Pemilu cenderung memungkinkan pembiayaan para pengusaha pada kelompok politik, yang berujung pada keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi.
Faktanya, masyarakat miskin di Indonesia semakin miskin, sementara beberapa individu kaya Indonesia masuk ke dalam jajaran orang kaya global. Didin menekankan bahwa kelompok kaya semakin kaya, sementara indeks oligarki di Indonesia juga memburuk. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan ekonomi yang signifikan di dalam masyarakat.
