Prabowo Subianto, yang dikenal dengan gaya politik keras dan pendekatan militerisnya, kini menunjukkan pendekatan baru dalam menangani sengketa maritim. Meskipun latar belakangnya militer, Prabowo lebih memilih diplomasi taktis daripada konfrontasi terbuka dalam menangani perbatasan laut, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara. Perselisihan wilayah ini dengan Tiongkok telah memicu ketegangan sejak awal 2010-an, namun pada akhir 2024, Prabowo mengusulkan kerja sama eksplorasi sumber daya alam dengan Beijing sebagai langkah diplomasi lunak untuk mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia.
Selain itu, di Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang sebelumnya menjadi titik panas konflik, Prabowo menunjukkan pendekatan yang sama. Pada Agustus 2025, dia dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat untuk mengelola bersama wilayah ini, mengubah hubungan yang sebelumnya tegang menjadi lebih stabil. Prabowo dikenal dengan pendekatan “Diam yang Menggigit”, di mana dia menunjukkan keputusan tegas sesuai hukum internasional, namun tetap mendorong kerja sama dan penyelesaian damai.
Meskipun memperhatikan kerja sama, Prabowo tetap mempertahankan klaim kedaulatan Indonesia. Ketika dihadapi dengan keberatan terkait rencana joint development, Prabowo tidak menunjukkan sikap konfrontatif, namun menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bukan berarti menyerahkan klaim kedaulatan. Bagi pemerintah, kerja sama ini merupakan langkah praktis untuk menurunkan ketegangan tanpa mengorbankan hak kedaulatan. Prabowo berhasil menjaga kedaulatan tanpa menimbulkan eskalasi yang tidak perlu, menunjukkan bahwa pendekatannya dalam diplomasi maritim cukup efektif.
