Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong disambut dengan beragam tanggapan. Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, langkah tersebut menandai upaya Presiden Prabowo untuk melepaskan diri dari jejak konflik politik masa lalu yang dianggap sebagai warisan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saiful menyampaikan pendapatnya bahwa Prabowo ingin menegaskan kemandirian dirinya dan berada di luar kendali atau pengaruh siapapun, termasuk Jokowi.
Penilaian Saiful tentang karakter kepemimpinan Prabowo yang mandiri dan tegas mencerminkan keinginan Presiden untuk mengakhiri era politik yang sarat dengan intimidasi dan kriminalisasi terhadap lawan-lawan politiknya. Langkah ini diinterpretasikan sebagai upaya ‘melaspas’ yang dimaksudkan untuk membersihkan politik dari bekas-bekas tekanan kekuasaan masa lalu. Saiful juga mengaitkan langkah Prabowo dengan upaya penyembuhan politik nasional agar menciptakan suasana yang lebih damai.
Dalam penilaian akademisinya, Saiful menyoroti perbedaan gaya kepemimpinan Prabowo dengan pendahulunya, Jokowi. Jika Jokowi cenderung menggunakan instrumen hukum untuk membungkam oposisi, Prabowo memilih pendekatan dialog dan rekonsiliasi. Presiden Prabowo dianggap lebih inklusif dalam menjaga keutuhan bangsa dengan tidak memusuhi pihak yang berbeda pandangan, malah mengajak mereka untuk bekerja sama. Keseluruhan langkah ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk membawa politik Indonesia ke arah yang lebih harmonis dan sehat.
