Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak akan mengubah sikap politik partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. PDIP tetap memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang di tengah dinamika politik nasional, tanpa bergabung dalam koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi. Menurut Guntur, Indonesia memiliki sistem yang fleksibel, sehingga PDIP memilih untuk berdiri di tengah dengan pengawasan kritis terhadap pemerintahan.
Guntur juga menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, adalah pemimpin yang konsisten mendukung program pemerintah selama berpihak pada rakyat. PDIP tidak mendefinisikan dirinya sebagai oposisi, melainkan partai ideologis yang mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan kepentingan rakyat. Dalam Kongres V PDIP di Bali, Megawati telah menegaskan komitmen partai dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi.
Dengan pendekatan ini, PDIP menjadikan dirinya sebagai pengawas aktif terhadap kebijakan pemerintah, memastikan bahwa semua keputusan masih sesuai dengan kepentingan rakyat dan tidak melenceng dari nilai-nilai reformasi yang diwariskan oleh pendiri negara. Partai ini berkomitmen untuk tetap menjadi kekuatan penyeimbang dalam sistem politik Indonesia tanpa hanya mengejar kekuasaan atau posisi dalam koalisi.
