Partai Golkar mendukung wacana pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, melalui DPRD. Hal ini didasarkan pada kajian internal serta pertimbangan konstitusional dan otonomi daerah. Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Golkar sedang mempertimbangkan dua opsi: pemilihan semua kepala daerah melalui DPRD atau mempertahankan pemilihan gubernur oleh DPRD sementara bupati dan wali kota memiliki sistem pemilihan yang berbeda.
Doli menjelaskan bahwa gubernur memiliki peran yang berbeda dengan bupati dan wali kota, sehingga mekanisme pemilihan yang berbeda dapat diterapkan. Dia menekankan bahwa pengangkatan melalui DPRD tetap dalam koridor demokrasi sesuai UUD 1945. Terkait pemilihan bupati dan wali kota, Doli mengusulkan pendekatan yang berbeda berdasarkan karakteristik wilayah, seperti tingkat literasi politik masyarakat, kapasitas fiskal daerah, dan potensi konflik sosial.
Usulan untuk kembali ke sistem Pilkada melalui DPRD muncul setelah Cak Imin dari PKB menyoroti evaluasi sistem politik daerah dalam rangka pembangunan nasional. Cak Imin menyebut bahwa proses politik yang panjang dan mahal bisa menghambat pembangunan daerah, dan menyarankan pemilihan melalui DPRD jika tidak langsung ditunjuk pusat. Usulan tersebut dianggap kontroversial namun worth considering.
Usul Golkar: Gubernur Dipilih DPRD – Alasan dan Dampaknya
