Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mendesak Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat pembangunan lebih banyak Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan tersebut disampaikan Hasan saat melakukan kunjungan inspeksi ke SPPG Cempedak Lobang di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Rabu (30 Juli). Menurut Hasan, salah satu tugas paling mendesak bagi pemerintah adalah merespons tuntutan dan antusiasme publik yang tinggi terhadap Program MBG, terutama dari masyarakat yang belum menerima manfaatnya. “Itulah mengapa kerjasama antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional (BGN), dan para pemimpin daerah sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak sekolah segera bisa menerima makanan bergizi gratis,” tegas Hasan. Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan SPPG secara aktif, terutama di daerah yang kurang berkembang, perbatasan, dan terluar (daerah 3T). “Dukungan substansial dari pemerintah daerah diperlukan—baik dalam menentukan lokasi SPPG yang sesuai maupun dalam mempercepat upaya pembangunan, terutama di daerah 3T,” tambahnya. Selain koordinasi pemerintah, Hasan menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pengembangan SPPG melalui kemitraan publik-swasta. Selama kunjungan yang sama, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan optimisme bahwa 200 SPPG akan beroperasi di provinsi tersebut dalam waktu dekat. Dia mencatat bahwa pemerintah pusat telah menetapkan target 1.732 SPPG untuk Sumatera Utara. Saat ini, 77 unit telah didirikan, dan jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat. “Dalam dua minggu, kami mengharapkan jumlah itu naik menjadi 89, dengan 12 unit tambahan siap dan menunggu aktivasi akun virtualnya. Dalam waktu sebulan, kami berencana menambahkan 29 unit lagi. Melihat progres mingguan, kami yakin Sumatera Utara dapat mencapai target tersebut dalam waktu dekat,” ujar Bobby. Dia juga menyatakan bahwa setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut diharapkan membangun minimal tiga SPPG sebagai bagian dari kontribusi pemerintah daerah—tidak termasuk yang didirikan oleh mitra swasta. “Target itu berlaku untuk unit yang dibangun oleh pemerintah daerah, tanpa termasuk yang dibangun oleh sektor swasta,” tegas Bobby.
Pendukung PCO Mendorong Sumatra Utara Tingkatkan Infrastruktur Layanan Gizi
