Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, yaitu Firman Soebagyo, mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menunjukkan ketertarikannya untuk menghidupkan kembali pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di parlemen. Firman menjelaskan hal ini dalam sebuah diskusi dengan tema “Pokok-Pokok Haluan Negara: Bentuk Hukum dan Substansi” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta pada 30 Juli 2025.
Menurut Firman, Prabowo sangat memperhatikan kelanjutan pembahasan mengenai PPHN, meskipun belum ada keputusan final terkait format hukumnya. Jika PPHN akan menggantikan GBHN, akan ada pertimbangan untuk melakukan amandemen konstitusi. Firman juga mengakui bahwa perubahan format haluan negara sering menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait masa jabatan presiden atau sistem pemilu, sehingga diperlukan pendekatan yang hati-hati.
Dalam konteks ini, Firman menyarankan agar penyusunan PPHN dilakukan dengan pendekatan yang terbatas dan tidak mencakup ranah fundamental dalam konstitusi secara umum. Ia juga berpendapat bahwa pendekatan amandemen konstitusi sebaiknya dihindari agar publik tidak khawatir akan perubahan sistemik yang tidak diinginkan. Firman juga mendorong MPR untuk berkomunikasi secara strategis dengan Presiden Prabowo guna menjelaskan arah dan bentuk yang diharapkan dari PPHN di masa yang akan datang.
Ditekankannya pentingnya adanya pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden untuk memahami dengan jelas arah ke depan terkait PPHN. Firman berpendapat bahwa komunikasi yang baik antara kedua belah pihak dapat membantu dalam menghindari ketidakpastian serta mengetahui harapan konkret terkait kelanjutan PPHN. Kesimpulannya, Firman menekankan pentingnya mendapat kejelasan arah dan tujuan PPHN di masa depan melalui pertemuan antara pimpinan MPR dan Presiden.
