Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan pentingnya Komisi I DPR untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani kontroversi terkait aliran data ke Amerika Serikat yang muncul dalam perjanjian perdagangan terbaru antara Indonesia dan AS. Dasco menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan ini tidak boleh ditunda hingga masa sidang aktif. Dia telah memerintahkan Komisi I untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk melakukan pertemuan selama masa reses jika diperlukan.
Dalam rangka memperjelas isu dan menghindari penyebaran informasi yang salah di masyarakat, Dasco berharap adanya komunikasi langsung antara Komisi I dengan kementerian terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui kunjungan kerja atau pertemuan dengan berbagai pihak terkait untuk mendiskusikan isu transfer data dengan lebih detail. Meskipun begitu, Dasco menyatakan bahwa DPR masih memerlukan informasi lebih lanjut sebelum dapat memberikan penilaian langsung terhadap isi perjanjian.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui juru bicara Haryo Limanseto menegaskan bahwa perjanjian dagang tersebut tidak akan menyalahgunakan data. Haryo menjelaskan bahwa transfer data yang tercantum dalam perjanjian hanya terbatas pada informasi komersial dan tidak melibatkan data pribadi atau data strategis negara. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan perdagangan, terutama di sektor digital dan layanan investasi lintas negara.
