Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Dia mengajak semua pihak terkait untuk memantau secara ketat koperasi-koperasi tersebut untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan.
Dalam pidatonya saat peluncuran resmi program di Desa Bentangan, Klaten, Presiden Prabowo memperingatkan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu.
“Pada era Orde Baru dulu, ada candaan tentang koperasi KUD—orang-orang menyebut itu sebagai ‘Ketua Untung Duluan.’ Hal ini tidak boleh terulang lagi,” katanya.
Beliau menekankan bahwa sistem koperasi baru ini berbasis teknologi dan transparansi, memastikan semua arus keuangan dapat dimonitor dan diaudit secara real-time.
“Hari ini, semua orang memiliki gadget. Teknologi akan memastikan pengawasan yang ketat. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi menerapkan sistem di mana semua arus masuk dan keluar harus melalui platform digital. Jadi era ‘Ketua Untung Duluan’ telah berakhir.”
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih milik rakyat, dan kepala desa harus mengambil peran aktif dalam pengawasan untuk menjaga inisiatif tersebut sesuai dengan tujuannya untuk melayani masyarakat.
“Kepala desa, apakah Anda siap untuk mengawasi? Anda harus mengawasi ketua koperasi—karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana mungkin ada yang memanfaatkan komunitas mereka sendiri? Kita semua harus mengawasi ini bersama.”
Beliau menggunakan metafora tradisional untuk menjelaskan kekuatan persatuan:
“Satu tangkai sapu lemah, tetapi bila digabungkan menjadi puluhan atau ratusan, ia menjadi alat yang kuat. Itulah konsep koperasi: menyatukan yang lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Itu adalah semangat kerjasama saling menguntungkan.”
Presiden Prabowo percaya bahwa gerakan ini akan membangkitkan kembali ekonomi pedesaan Indonesia dan membalikkan sentralisasi sumber daya yang sudah berlangsung lama.
“Saya percaya ini adalah awal dari gerakan besar. Dana yang biasanya mengalir dari desa ke kota sekarang akan dialihkan—dari ibu kota, ke provinsi, ke desa-desa. Roda ekonomi sekarang harus berputar di kabupaten, kecamatan, dan desa.”
