Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, memberikan respons terhadap usulan Partai Nasdem terkait penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai IKN Nusantara dan saran agar Wapres Gibran Rakabuming berkantor di sana. Menurutnya, PDIP akan tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku. Said menyatakan bahwa implementasi undang-undang terkait IKN harus dilakukan dengan baik sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Ia juga menegaskan bahwa anggaran pembangunan IKN ditargetkan untuk 15 tahun ke depan tanpa percepatan atau pelambatan yang tidak diinginkan. Said menyerahkan pembangunan IKN kepada UU yang berlaku dan menekankan pentingnya menjalankan program prioritas yang diawasi oleh DPR. Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan agar pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara dimulai dengan Wapres berkantor di IKN, namun Said tidak memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Respons PDIP terkait Gibran: Nasdem Berkantor di IKN
