Mayjen TNI (Purn) Dr. Saurip Kadi, seorang purnawirawan yang juga merupakan mantan Anggota DPR RI, menyampaikan kritik yang tajam terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dalam sebuah forum resmi bersama Komisi II DPR RI. Kritiknya mengarah pada pentingnya menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai jargon politik, tetapi juga harus direalisasikan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ia menyoroti bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya lebih terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang terlihat di beberapa negara lain. Saurip juga menekankan bahwa RUU BPIP harus diartikan sebagai upaya membangun kesatuan di Indonesia, namun juga memberikan kritik terhadap masih minimnya perangkat operasional yang efektif dalam menerapkan ideologi Pancasila. Selain itu, ia mempertanyakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diskriminasi yang masih terjadi dalam pelayanan publik. Saurip menegaskan bahwa momen transisi politik saat ini menciptakan kesempatan untuk memperbaiki arah bangsa, dan bahwa penting bagi lembaga-lembaga negara, termasuk BPIP, untuk tidak membiarkan penyimpangan ideologis terus berlanjut. Selain memberikan kritik kepada RUU BPIP, Saurip juga menekankan pentingnya partai politik besar, termasuk PDIP, untuk sungguh-sungguh mewujudkan Pancasila sebagai wadah perjuangan ideologis yang nyata.
Bicara Pancasila: Fokus pada Substansi, Bukan Basa-Basi
