RUU KUHAP dinilai penting dalam mengarahkan penguatan nilai HAM dan demokrasi pasca reformasi. Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Kholid, menganggap revisi KUHAP sebagai kesempatan strategis untuk memperbaiki sistem peradilan pidana menuju keadilan, transparansi, dan perlindungan hak warga negara. Sebelumnya, penegakan hukum cenderung menjaga ketertiban negara, namun sekarang bergeser menjadi berorientasi pada rakyat. KUHAP baru harus mampu memenuhi harapan publik akan proses hukum yang transparan, menghormati HAM, dan bebas dari penyalahgunaan. Proses revisi KUHAP harus melibatkan semua pihak, termasuk pakar, akademisi, dan elemen masyarakat sipil, demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil untuk semua pihak.
Revisi KUHAP: Pembaruan Hukum yang Mendalam
