Pemerintah melalui Kemendikdasmen siap melaksanakan putusan MK terkait kewajiban penyediaan pendidikan gratis di sekolah-sekolah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah berkomitmen untuk menindaklanjuti putusan MK secara bertahap. Namun, dalam penerapan kebijakan ini, akan ada pertimbangan teknis dan catatan khusus yang harus diperhatikan.
Salah satu perhatian pemerintah adalah klasifikasi sekolah swasta yang beragam. Tidak semua sekolah swasta akan mendapat pembebasan biaya pendidikan secara otomatis. Menurut Lalu, karakteristik sekolah swasta yang berbeda-beda harus dipertimbangkan agar kebijakan gratis ini tidak malah berdampak negatif bagi sekolah yang sudah mandiri.
Kemendikdasmen telah menyusun rencana penganggaran khusus untuk kebijakan ini dalam Rencana Anggaran Tahun 2026. Namun, realisasi penuh dari kebijakan ini akan tergantung pada kesiapan keuangan negara dan data akurat dari sekolah-sekolah sasaran. Pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal negara dan data sekolah yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
