Peningkatan masalah hukum di desa menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda. Menurutnya, Kementerian Desa perlu lebih agresif dalam melakukan konsolidasi ke tingkat bawah untuk mengatasi maladministrasi dan penyelewengan yang merugikan kepala desa dan aparat desa. Pengelolaan dana desa yang belum maksimal juga menjadi alasan munculnya masalah hukum di desa. Zigo berharap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lebih fokus membenahi tata kelola desa, terutama dalam konteks pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diusung pemerintah. Selain itu, Zigo juga menyoroti efektivitas tambahan anggaran untuk gaji pendamping desa. Dia menekankan perluasan pelibatan Komisi V DPR RI dalam kunjungan ke daerah untuk memahami langsung kondisi desa dan menyelesaikan persoalan terkait gaji dan kinerja pendamping desa.
Permasalahan Hukum di Desa Akibat Pengelolaan Dana yang Belum Optimal
