Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan permasalahan serius yang menghambat pencairan dana bantuan sosial (bansos) bukan karena praktik judi daring oleh penerima, melainkan karena kekacauan dalam data administrasi di sistem perbankan nasional. Selama kunjungannya ke daerah pemilihan Jawa Barat VIII, termasuk Cirebon dan Indramayu, Selly mendengar keluhan dari ribuan warga yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana bansos mereka. Permasalahan ini telah terjadi sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga 2023, dengan ribuan penerima bansos yang terkendala bukan karena judi online, melainkan karena ketidakcocokan data di berbagai sistem administrasi.
Saat menyampaikan kasus-kasus yang dia temui, Selly memberikan contoh seorang penerima bansos yang tidak dapat mencairkan dana karena perbedaan ejaan nama di sistem bank. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan, dan identifikasi nasabah bank seringkali menjadi hambatan dalam pencairan bansos. Selly juga menanggapi narasi yang menyebutkan adanya rekening penerima bansos yang digunakan untuk judi online, dengan nilai total Rp2 triliun. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan pengalihan isu dan framing yang tidak sepenuhnya tepat.
Politisi PDIP tersebut mendorong PPATK untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait masalah ini, untuk menemukan siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan dari situasi tersebut dan siapa yang dirugikan. Pembiaran kesalahan data dalam penyaluran bansos dapat menyebabkan dana tersebut terus mengendap di bank selama bertahun-tahun, mengundang pertanyaan tentang kesengajaan atau pola sistemik yang mungkin terjadi. Selly menekankan pentingnya untuk mengungkap potensi agenda tersembunyi di balik kesulitan pencairan bansos ini.
