Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa parlemen sedang melakukan kajian bersama pemerintah dan masyarakat sipil terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Dasco menekankan pentingnya mengambil sikap dengan hati-hati agar kebijakan yang diambil dapat menguntungkan rakyat. Belum ada batas waktu resmi untuk menanggapi keputusan tersebut, namun DPR akan melanjutkan serangkaian pertemuan dengan lembaga terkait untuk mendalami pembahasan lebih lanjut. Dalam pertemuan awal, berbagai pandangan dari lembaga negara dan kelompok masyarakat sipil disampaikan untuk mencari solusi terkait dampak dan tindak lanjut dari putusan MK.
MK menetapkan bahwa Pemilu nasional dan daerah akan dilakukan secara terpisah, dengan rentang waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan. Pemilu nasional akan meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sedangkan Pemilu daerah akan mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dasco menegaskan bahwa keputusan MK ini perlu dipertimbangkan dengan matang, dan DPR akan terus melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas isu ini secara mendalam. Semua pihak berharap kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
