Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, mengumumkan bahwa dia akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pelaksanaan tugasnya sebagai perdana menteri. Dalam pernyataan resmi, Paetongtarn menyatakan menerima keputusan tersebut dengan lapang dada dan meminta maaf kepada publik atas polemik yang terjadi. Dia menyampaikan bahwa akan memberikan klarifikasi dalam 15 hari pertama setelah putusan tersebut. Penundaan jabatan Paetongtarn saat ini terjadi karena pemeriksaan kasus percakapan telepon politis yang bocor dengan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Paetongtarn menjelaskan bahwa niatnya dalam segala tindakan, termasuk percakapan telepon kontroversial dengan Hun Sen, adalah untuk kepentingan nasional. Meskipun ditangguhkan dari jabatannya, Paetongtarn memastikan akan terus mengabdi kepada negara dan berterima kasih atas dukungan yang diterima. Situasi politik internal yang rumit di Thailand memperkuat desakan dari oposisi dan publik untuk kemunduran Paetongtarn, dengan partai-partai kunci meninggalkan aliansi pemerintahannya dan demonstran menuntut pengunduran dirinya. Kekuasaan eksekutif sementara dialihkan kepada Wakil Perdana Menteri selama penyelidikan berlangsung.
Menyampaikan Niat Tulus untuk Negara: Sebuah Pemikiran yang Menginspirasi
