DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian serius terhadap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kabupaten Pangandaran dari BPK menjadi fokus utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, telah menyampaikan 12 rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP tersebut. Rekomendasi tersebut mencakup pentingnya rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal, serta perlunya penyampaian roadmap terkait penyehatan fiskal daerah.
Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah, Pemkab Pangandaran dituntut untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan mengembangkan sistem early warning untuk mendeteksi risiko fiskal. DPRD Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmennya untuk mendukung perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran. Tujuannya adalah agar opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah dapat diperbaiki di masa mendatang.
