Pengaruh politik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dikritik karena mulai menurun menurut pakar politik, Prof. Ikrar Nusa Bhakti. Dalam analisisnya, Prof. Ikrar membandingkan gaya kepemimpinan Jokowi dengan Raja Prancis Louis XIV yang dikenal dengan semboyan “Negara adalah saya.” Menurut Prof. Ikrar, Jokowi cenderung bersikap otoriter dengan menganggap setiap ucapannya sebagai keputusan final yang tak boleh diganggu gugat. Di tengah-tengah keputusan kontroversial, seperti pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, Prof. Ikrar menyatakan kekhawatiran akan pengaruh kekuasaan presiden terhadap lembaga hukum.
Selain itu, Prof. Ikrar juga menyoroti suasana di sekitar lingkaran kekuasaan Jokowi yang didominasi oleh rasa takut. Pejabat di sekitarnya dikatakan enggan mengungkapkan kritik karena takut direshuffle, sehingga lebih memilih untuk menjaga hubungan pribadi dengan presiden untuk mempertahankan posisi dan pengaruh mereka. Keputusan-keputusan penting juga dikatakan diambil melalui pembicaraan informal dan pengaruh tokoh-tokoh penting di luar jajaran struktural pemerintahan.
Prof. Ikrar juga menyebut ambisi kekuasaan Jokowi yang terus berkembang meskipun telah menjabat selama dua periode. Upaya memasukkan Gibran dalam pemilihan presiden dianggap merupakan strategi untuk memperpanjang dominasi kekuasaan. Masalah kontroversial mengenai keaslian ijazah Jokowi juga kembali mencuat, dengan alumni UGM dan kemajuan teknologi informasi mempersulit penutupan informasi tersebut.
Dalam penutup analisisnya, Prof. Ikrar menyatakan bahwa jika Jokowi tidak terlalu terbuai oleh kekuasaan politik, ia bisa mengakhiri masa jabatannya dengan elegan. Namun, jika ambisi kekuasaannya terus memuncak, ia mungkin akan menghadapi akhir yang sulit seperti pesawat yang mendarat secara paksa.
