Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mendapat kritik atas langkahnya memulai proyek penulisan ulang sejarah nasional tanpa koordinasi yang memadai dengan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini dipandang sebagai potensi sumber ketegangan politik baru. Arif Nurul Imam dari Skala Data Indonesia menilai langkah ini sebagai blunder dalam komunikasi politik, yang seharusnya melibatkan langsung persetujuan Presiden karena dampaknya terhadap persepsi publik dan dinamika elite nasional. Kurangnya koordinasi antara Menteri dan Presiden dapat menyebabkan kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi dan perpecahan, seperti insiden sebelumnya terkait kelangkaan gas. Arif juga menyoroti kurangnya transparansi dalam perencanaan proyek tersebut, di mana anggota Komisi X DPR tidak diberi informasi sebelumnya mengenai inisiatif tersebut. Menurut Arif, penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh politik, melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil dalam forum publik. Evaluasi menyeluruh sebelum pelaksanaan proyek dijalankan dianggap penting oleh Arif, untuk memastikan sejarah tidak disalahgunakan sebagai alat politik.
Review Proyek Penulisan Ulang Sejarah oleh Fadli Zon
