Komisi III DPR RI akan segera memulai pembahasan RUU KUHAP bersama pemerintah pada 7 Juli 2025. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menegaskan bahwa semua tahapan pembahasan akan dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau publik. Proses ini akan dilakukan di ruang Komisi III DPR tanpa adanya pertemuan di luar gedung atau di hotel, serta akan disiarkan langsung.
Sebelum memulai pembahasan formal dengan pemerintah, Komisi III merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah guna menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait RUU KUHAP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan bahwa mereka akan berkunjung ke Jawa Barat dan Yogyakarta untuk berdialog dengan mahasiswa, akademisi, dan aparat penegak hukum terkait revisi KUHAP.
Pembahasan resmi RUU KUHAP dijadwalkan dimulai pada 7 Juli melalui rapat kerja yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara sebagai perwakilan pemerintah. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengkonfirmasi penerimaan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah terkait RUU KUHAP. Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan melalui pembahasan di tingkat Komisi III DPR.
