Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sektor pertambangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program podcast Ruang Redaksi yang dipandu oleh Ahmad Kiflan Wakik. Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang mengurusi sektor energi, lingkungan, investasi, serta hilirisasi industri, Eddy mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia merupakan aset yang sangat menarik bagi banyak kalangan. Namun, pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh merusak alam.
Menurut Eddy, penting untuk menemukan jalan tengah yang paling minim risikonya antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan. Kebijakan hilirisasi dan industrialisasi juga harus tetap mematuhi aturan hukum serta etika lingkungan yang berlaku untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah tambang. Meskipun aktivitas pertambangan dapat menyumbang pemasukan negara dan menyerap tenaga kerja secara signifikan jika dikelola dengan benar, Eddy juga mengkritisi praktik tambang ilegal yang merusak kawasan lindung.
Eddy menegaskan bahwa apapun jenis tambangnya, baik itu uranium, nikel, atau lainnya, harus mengikuti peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait. Meskipun metode pengelolaannya bisa berbeda, prinsip hukum dan lingkungan tidak boleh diabaikan. Dalam konteks ini, Eddy menyoroti kasus tambang ilegal di Raja Ampat yang dilakukan tanpa izin resmi dan berada di zona konservasi dan pariwisata. Langkah-langkah tegas dan tepat mutlak diperlukan untuk mengatur eksplorasi sumber daya alam sehingga sejalan dengan perlindungan lingkungan.
