Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengonfirmasi empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dengan memasukkan pulau-pulau ini ke dalam wilayah administrasi Aceh. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan. Keputusan tersebut berdasarkan dokumen resmi dari pemerintah dan telah diputuskan setelah pemantauan data dari Kementerian Dalam Negeri.
Prasetyo menambahkan bahwa keputusan ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang ada antara dua provinsi tersebut dan membantu membawa fokus kembali pada pembangunan yang kolaboratif dan produktif. Langkah ini diambil setelah keempat pulau tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan kemudian dipindahkan ke wilayah administratif Aceh. Keputusan sebelumnya tersebut menuai reaksi keras dari berbagai pihak di Aceh, karena dianggap mengabaikan sejarah dan kepentingan masyarakat setempat.
Dengan penetapan ini, diharapkan ketegangan antara kedua provinsi dapat diredam dan dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih baik di masa depan. Prabowo dan pemerintahnya berharap bahwa keputusan ini akan membawa penyelesaian konstruktif dalam konflik wilayah yang telah lama terjadi dan membuka peluang untuk pembangunan yang lebih bersinergi antara Aceh dan Sumatera Utara.
