Kolaborasi regulator seperti OJK, BI, dan Kemendagri sangat dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan siber. Seminar bertajuk Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking yang diadakan oleh FKDK BPDSI di Bandung menyoroti pentingnya kolaborasi tiga lembaga strategis tersebut. Bahrullah Akbar, moderator acara sekaligus Komisaris Utama Bank DKI, menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas dan terstruktur untuk membantu BPD menghadapi ancaman siber yang semakin canggih.
Penyelenggaraan seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan BPD dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Ruby Alamsyah, CEO dan Chief Digital Forensic PT Digital Forensic Indonesia, memaparkan perlunya membangun struktur Cyber Risk Management yang sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam hal ini, integrasi sistem IT internal dengan vendor, switcher, dan layanan BI Fast juga dianggap penting untuk memperkuat ketahanan siber.
Seminar ini juga dihadiri oleh Cahyana Ahmadijaya, Senior Consultant FDI, yang menyoroti pentingnya koordinasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan ketahanan siber di sektor perbankan. Direktur Utama Bank BJB pun membuka peluang kolaborasi produk dan studi banding antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan FKDK BPDSI. Diharapkan sinergi antara FKDK BPDSI dan Bank Pembangunan Daerah dapat memperkuat ketahanan siber perbankan serta menjaga keamanan sektor perbankan di era digital.
Dengan kolaborasi yang kuat dan sinergi antara berbagai lembaga dan pihak terkait, harapannya kejahatan siber dapat diminimalisasi dan sektor perbankan tetap aman menghadapi tantangan di masa depan. Ini menjadi penting dalam upaya memperkuat ketahanan siber perbankan dan menghadapi persaingan di pasar perbankan Indonesia. (JSRW)
