Penyelesaian kasus korupsi payment gateway Kemenkumham dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menjadi sorotan bagi Polri. Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menekankan pentingnya menuntaskan kasus tersebut untuk menjaga citra institusi kepolisian. Kasus ini telah mangkrak selama 10 tahun karena Denny Indrayana belum diadili. Jumlah kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp32.093.692.000 (Rp 32,09 miliar), sehingga kepastian hukum terhadap Denny Indrayana sangatlah penting. Polisi menduga adanya pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta terkait sistem tersebut. Fernando mengingatkan Polri untuk segera membawa Denny Indrayana ke pengadilan dan menyelesaikan kasus tersebut agar tidak semakin merusak citra Polri di mata masyarakat. Kasus ini mencuat lagi setelah Denny Indrayana menyebut status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun. Andi Syamsul Bahri, pelapor kasus ini, juga pernah mengeluhkan lambatnya perkembangan kasus ini. Jadi, terus pantau perkembangannya ya.
Penyelesaian Kasus Payment Gateway Denny Indrayana: Tuntutan Penyelesaian Citra Polri
